SASTRAWAN SOSIALITA

Dalam Kondisi kesusastraan indonesia Muktahir, ujaran Roland Barthes dalam The Death Author yang berbunyi, “Penulis mati setelah karya tercipta”, seolah tidak berlaku lagi. Penulis,dalam hal ini sastrawan, ternyata menolak mati. Nmaun dengan keras kepala, ia memilih tetap hidup untuk menyiarkan karyanya yang telah tercipta, sekalian berusaha membuat dirinya terus menerus muncul di depan umum, bahkan melebihi kemunculan pembahasan tentang karya itu. Inilah masa ketika lampu sorot lebih tertuju kepada sastrawan dari pada karyanya.

Jika semula ajang sosialita hanya menjadi rutinitas pergaulan perempuan elit perkotaan untuk berbagi cerita sambil memamerkan barang terbaru masing-masing dan mengudap makanan ala kafe atau restoran mahal, kini sebagian sastrawan pun melakukannya.

Dalam era budaya populer, sastrawan bukan lagi makhluk penyendiri yang gemar bersunyi-sunyi dalam ruang sempit serupa Manusia Kamar dalam cerpen Seno Gumira Ajidarma, melainkan sudah menjadi bagian dari apa yang oleh Jean Baudrillard dalam The Consumer Society: Myth and Structures diistilahkan sebagai drugstore atau pusat perdagangan baru.

Di tempat dimana semua kebutuhan, mulai dari barang belanjaan, makanan hingga seni-budaya dan hiburan tersedia, di salah satu sudut kafe atau pusat kebudayaannya, sebagian sastrawan biasanya berkumpul untuk bertukar kabar terbaru setelah lelah menghasilkan karya yang dianggap babon atau usai menghadiri undangan pertunjukan sana-sini. Inilah tapal yang menandai kelahiran sastrawan sosialita.

Dulu, pena adalah senjata andalan penulis untuk melahirkan karya. Kini, para sastrawan sosialita membutuhkan lebih dari sekadar perangkat untuk mencipta karya sebab ia menolak mati setelahnya. Kehadiran gadget pun menjadi penting. Dengan gadget, sastrawan sosialita bisa terus unjuk diri agar keberadaaannya terjaga.

Tak mengherankan jika kemudian jumlah pengikut seorang sastrawan sosialita di media sosial menjadi penting untuk mengukuhkan posisinya. Selain itu, agar tak kehilangan oksigen untuk tetap hadir dan diperhitungkan, ruang hidup baru lewat rupa-rupa acara sosialita terus dicarinya. Salah satunya lewat pekan gembira.

Pekan Gembira

Beberapa tahun terakhir ini, acara semacam pekan gembira untuk para penulis sastra kian marak digelar di Indonesia. Sebut saja Ubud Writers and Reader Festival, Makassar International Writers Festival, Borobudur Writers and Cultural Festival, Salihara Literary Biennale, hingga Asean Literary Festival. Acara-acara tersebut bukan semata sebagai ajang para sastrawan bertemu dan berbincang sastra, tetapi juga sebagai ajang bersosialita.

Merujuk pada penamaan pekan gembira yang memakai bahasa Inggris, hal tersebut tentu bertujuan untuk memperlihatkan bahwa kegiatan itu bukanlah acara kumpul-kumpul biasa. Bahasa, dalam kajian Gayatri Spivak dalam The Burden of English, bukan semata rangkaian kata yang digetarkan oleh lidah, melainkan mengandung ideologi tertentu.

Ketika bahasa Inggris, yang diakui sebagai bahasa dunia dan pernah menjadi bahasa kolonial, dipakai dalam penyebutan sebuah acara yang diadakan di negara-bukan-berbahasa Inggris maka hal tersebut sudah pasti bukan untuk gagah-gagahan semata, melainkan demi menampilkan pesan “internasional” yang ada di dalamnya.

Tentu saja, makna “internasional” bukan merujuk pada negara Kamerun, Libia atau Nepal misalnya, tetapi Eropa atau Amerika Serikat. Dengan melihat acara ini sebagai pintu masuk untuk menjadi bagian dari komunitas penulis “internasional”, tak urung banyak sastrawan sosialita mengajukan diri ikut serta.

Ironisnya, mereka rela bersaing satu sama lain untuk masuk ke dalam daftar tampil yang hanya menyediakan tempat sebagai penampil “kelas dua”, mendampingi penulis internasional yang sebenarnya; bangga menjadi penulis yang “dianak-tirikan” di negerinya sendiri.

Tak bisa dimungkiri, pekan gembira penulis internasional telah dijadikan jaminan “naik kelas” oleh para sastrawan sosialita dalam jenjang karir kepengarangan mereka. Seorang sastrawan sosialita merasa perlu menyebutkan sederet rekam-jejak acara pekan gembira penulis “internasional” mana saja yang pernah dihadirinya demi keinginan untuk tampil lebih besar daripada karyanya sendiri. Serupa makna kata “sosialita” yang berasal dari kata “sosial” dan “elit”, dengan mengikuti kegiatan “sosial” semacam itu maka seorang sastrawan sosialita berharap menjadi bagian “elit” sastra Indonesia dan dunia (Barat).

Ketika Sutan Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, Poerbotjaraka, Sutomo, dan Ki Hajar Dewantara berkumpul lewat majalah Pujangga Baru, Suara Umum, Pewarta Deli dan Wasita, lahirlah apa yang dikenal sebagai Polemik Kebudayaan. Beberapa tahun kemudian, ketika Chairil Anwar, Sitor Situmorang dan Angkatan ’45 yang lain bertemu dan berbincang bersama maka lahirlah Surat Kepercayaan Gelanggang. Tidak begitu lama setelah peristiwa itu, ketika A.S. Dharta, M.S. Ashar, Henk Ngantung, Joebar Ajoeb dan seniman kiri lain berkumpul, lahirlah Manifesto Lekra.

Sekarang, ketika para sastrawan sosialita berkumpul dalam acara yang berlabel internasional maka apa yang mereka hasilkan tiada lain hanyalah manifesto foto unjuk diri di media sosial dengan wajah sumringah karena merasa telah menjadi bagian dari penulis dunia (Barat).

dunia sastra

Dunia Sastra di Masa Paling Kelam Sejarah Indonesia

Sastrawan – Pada tahun 1950-an Sejumlah seniman muda berkumpul. Mereka hendak mempersoalkan kebudayaan Indonesia pascakemerdekaan RI.

Untuk menindaklanjuti orientasi itu, para seniman muda ini kemudian mengeluarkan ‘Surat Kepercayaan Gelanggang’ pada 18 Februari 1950. Isinya menyikapi persoalan kebudayaan sekaligus‎ menunjukkan orientasi kebudayaan mereka.

“Mereka memperkuat, bahkan mengembangkan pendapat Sutan Takdir Alisjahbana. Bahwa orientasinya bukan ke Barat saja, tapi mendunia,” ‎tulis Asep Sambodja dalam bukunya Historiografi Sastra Indonesia 1960-an.

‎Cuma selang 6 bulan kemudian, tepatnya 17 Agustus 1950, lahir organisasi resmi yang fokus pada bidang budaya. Namanya Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Nama-nama besar di Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah penggagas dari lahirnya Lekra. Sebut saja DN Aidit, MS Ashar, dan AS Dharta. ‎Meski ada orang-orang itu, namun mayoritas anggota Lekra bukan berasal dari PKI.

‎Sejak ‘mengudara’ setelah 10 tahun kelahirannya, Lekra menjadi ‘penguasa’ dalam dunia kebudayaan Indonesia, khususnya kesusastraan. Apalagi, Lekra memang dikenal dekat dengan PKI dan kekuasaan Orde Lama di bawah kepemimpinan Sukarno.

Pada 1960 itu, selain Lekra ada 3 kelompok ‎sastrawan lainnya. Sastrawan Manifes Kebudayaan, sastrawan yang berafiliasi pada partai politik, dan sastrawan independen. Namun, perseteruan meruncing hanya menyisakan Lekra dan Manifes yang bertarung pada tataran ideologi dan paham yang dianut.

“2 kelompok lain cenderung bersimpati pada Manifes Kebudayaan,” kata sastrawan sekaligus dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia ini.

‎Perseteruan kedua kelompok sastrawan ini juga berujung pada karya-karya yang mereka lahirkan. Pengaruh kedekatan dengan kekuasaan, membuat Lekra ‘meminjam’ tangan penguasa untuk membungkam sastrawan Manifes. Hasilnya, Sukarno melarang Manikebu pada 8 Mei 1964. Termasuk karya-karya sastra mereka dilarang beredar. Alasan pelarangan itu, karena Manifes dianggap kontrarevolusi.

‎Dari sinilah, dunia kesusastraan Indonesia memasuk‎i masa-masa paling kelam dalam sejarahnya. Sebab, hanya berselang kurang lebih setahun, meletuslah peristiwa yang juga tak kalah suram dalam sejarah Ibu Pertiwi. Peristiwa 30 September.

PKI dituding sebagai dalang di balik penculikan 6 jenderal plus 1 perwira muda tentara Angkatan Darat dalam peristiwa itu. Dampaknya, PKI kemudian harus dibumihanguskan. Termasuk semua yang berkaitan dan berafiliasi dengan partai ‘Palu dan Arit’ itu. Tak terkecuali Lekra.

Hal yang dirasakan Manifes dirasakan pula oleh para sastrawan Lekra pascaperistiwa yang membawa Jenderal Soeharto dari Pangkostrad menjadi Presiden ke-2 Indonesia itu.

Bandul Berbalik

Manifes semacam berbalik menjadi ‘penguasa’ atas dunia kesusastraan Indonesia. Seiring dengan Soeharto menjadi penguasa Tanah Air selama 32 tahun.

Ajip Rosidi dalam Laut Biru Langit Biru mengibaratkan ‎keadaan itu sebagai bandul pada lonceng. Yang tadinya menimpa sisi yang satu pada lonceng sampai menimbulkan bunyi, kini berbalik menimpa sisi yang satunya lagi dengan menimbulkan bunyi yang serupa.

“Demikianlah hukum bandul lonceng‎,” kata Ajip.

Ajip menyebut, setelah satu ekstremitas yang hanya mengakui realisme-sosialis sebagai paham–yang digenggam Lekra, kini meloncat pada ekstremitas lain yang hanya mengakui dan menghargai karya-karya yang bersifat eksperimental saja. Ya, tak ada peredaran karya-karya sastra ciptaan para sastrawan Lekra selama Orde Baru berkuasa.

Berbeda dengan karya-karya sastrawan Manifes–yang bebas beredar di toko buku, dibaca, dan menjadi koleksi perpusatakaan-perpustakaan sekolah–semua karya sastrawan Lekra dilarang ‘keluar’. Bahkan untuk sekadar mejeng di etalase-etalase toko buku saja haram hukumnya. Lebih dari itu, banyak karya mereka yang dirampas oleh aparat dan dibakar.

Soal perampasan dan pembakaran itu tanyakan saja pada Pramoedya Ananta Toer, novelis ‘nyaris’ peraih Nobel. Pram tak bisa berbuat banyak saat menyaksikan karya-karyanya dirampas atau dibakar dari perpustakaan pribadinya di rumahnya saat penangkapan pada 13 Oktober 1965. Sedikitnya ada 8 naskah tulisan yang belum sempat diterbitkan tak luput disita, tak diketahui nasibnya sampai sekarang.

Inilah masa paling kelam bagi kesusastraan Indonesia yang menenggelamkan ‘harta karunnya’ dan membuat rugi kesusastraan Indonesia itu sendiri. Seperti Asep tulis:

“Ada yang hilang dalam sejarah sastra Indonesia 1960-an itu, yakni aset budaya yang luar biasa. Dan alangkah ruginya kita jika karya sastra yang telah dihasilkan oleh sastrawan-sastrawan Lekra itu dibiarkan tetap berada di kamar‎ yang tertutup rapat dan terlarang. Yang makin lama akan lenyap dimakan rayap.”